Penyelewengan solar subsidi telah menciptakan gelombang masalah yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat kecil. Kelangkaan dan antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan umum, terutama bagi nelayan, petani, dan operator transportasi umum yang sangat bergantung pada solar bersubsidi. ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi mereka, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup dan mata pencarian, sebuah pukulan telak bagi ekonomi rakyat.

Bagi nelayan, berarti sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Akibatnya, mereka tidak bisa pergi mencari ikan, pendapatan menurun drastis, dan pasokan ikan di pasar pun berkurang. Kondisi ini secara langsung memengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga nelayan, menimbulkan yang serius.

Petani juga merasakan dampak pahit dari penyelewengan solar ini. Mesin traktor atau pompa air yang menggunakan solar menjadi tak berfungsi tanpa pasokan yang cukup. Proses pengolahan lahan dan irigasi terhambat, mengancam produksi pertanian dan ketersediaan pangan nasional, sebuah ancaman bagi ketahanan pangan.

Sektor transportasi umum, seperti angkutan kota atau bus pedesaan, juga sangat terpukul oleh penyelewengan solar. Antrean panjang dan kelangkaan memaksa mereka mengurangi frekuensi perjalanan, atau bahkan menaikkan tarif. Ini berakibat pada meningkatnya biaya transportasi bagi masyarakat umum, menambah beban ekonomi yang sudah ada.

Penyelewengan solar ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial triliunan rupiah bagi negara, tetapi juga menciptakan distorsi ekonomi di tingkat mikro. Subsidi yang seharusnya menjadi stimulus bagi sektor produktif justru dinikmati oleh mafia, memperlebar jurang kesenjangan dan ketidakadilan. Ini adalah penghambat pemerataan ekonomi.

Keterlibatan oknum dari berbagai pihak, mulai dari SPBU hingga pemilik armada, membuat penyelewengan solar ini semakin sulit diberantas. Jaringan yang terorganisir rapi memungkinkan mereka mengalirkan solar subsidi ke pihak yang tidak berhak, demi meraih keuntungan fantastis.

Untuk mengatasi penyelewengan solar ini, diperlukan langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Pengetatan pengawasan di SPBU, penggunaan teknologi untuk memantau distribusi, serta sanksi hukum yang berat bagi para pelaku dan oknum yang terlibat, harus dilakukan secara konsisten.