Indonesia, khususnya di beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sebagian Jawa Tengah, secara berkala menghadapi siklus kekeringan ekstrem yang mengancam produksi pangan. Dalam konteks perubahan iklim global, langkah-langkah darurat tidak lagi cukup; yang dibutuhkan adalah strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Upaya Memitigasi Bencana Kekeringan kini menjadi prioritas nasional, difokuskan pada penguatan ketahanan pangan di lahan kritis—area yang secara alami memiliki curah hujan rendah atau kualitas tanah yang buruk. Ancaman ini menjadi nyata ketika pada musim kemarau 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan 120 desa di 7 kabupaten mengalami krisis air bersih dan 15.000 hektar lahan pertanian terdampak puso (gagal panen).

Strategi pertama dalam Memitigasi Bencana Kekeringan adalah intervensi infrastruktur air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, termasuk pembangunan 5 bendungan baru yang ditargetkan selesai pada akhir 2026 di wilayah timur dan tengah Indonesia. Selain itu, di lahan kritis yang tidak terjangkau irigasi teknis, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembangunan embung dan dam parit. Sebagai contoh, di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Kementan telah membangun 50 unit embung komunal pada tahun 2025, dengan kapasitas rata-rata 1.500 meter kubik per unit. Embung-embung ini berfungsi menampung air hujan selama musim basah untuk cadangan irigasi suplemen saat periode kering.

Strategi kedua berfokus pada inovasi agroteknologi. Para petani didorong untuk mengadopsi varietas tanaman pangan yang toleran terhadap kekeringan, seperti padi varietas Gogo, jagung hibrida, dan sorgum. Selain itu, metode irigasi hemat air seperti irigasi tetes (drip irrigation) dan penggunaan mulsa plastik untuk mengurangi penguapan permukaan tanah menjadi praktik standar baru. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui 50 petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), secara aktif memberikan pelatihan kepada 3.000 petani sejak 1 Agustus 2025. Pelatihan ini mencakup teknik konservasi tanah dan air, yang merupakan kunci untuk Memitigasi Bencana Kekeringan secara efektif.

Kolaborasi antarlembaga juga memainkan peran penting. Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan riset mendalam tentang potensi sumber daya air tanah yang belum dimanfaatkan. Polisi Resor (Polres) di wilayah rawan kekeringan turut berperan dalam menjaga keamanan dan kelancaran distribusi air bersih dan bantuan pangan saat krisis tiba. Kapolres Boyolali AKBP. Rahmat Hidayat, misalnya, mengerahkan 10 mobil tangki air dalam 4 hari berturut-turut ke 7 desa pada puncak kekeringan bulan September 2025. Upaya sinergis ini memastikan bahwa masyarakat di lahan kritis tidak hanya memiliki solusi jangka pendek, tetapi juga kerangka kerja struktural untuk membangun Ketahanan Pangan yang kokoh dan berkelanjutan di masa depan.