Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian suatu daerah. Namun, di provinsi besar seperti Sumatera Utara (Sumut), kondisi jalan masih menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Data terbaru yang mengemuka menunjukkan fakta memprihatinkan: hanya sekitar 56% jalan di Sumatera Utara berada dalam kondisi baik. Angka ini tentu menjadi sorotan tajam dan menyoroti tantangan infrastruktur yang sangat mendesak.

Potret Buram Jaringan Jalan

Persentase 56% jalan dalam kondisi baik menyiratkan bahwa hampir separuh dari total panjang jalan di Sumut berada dalam kondisi rusak ringan, sedang, atau bahkan rusak parah. Jalan-jalan yang berlubang, bergelombang, atau sempit bukan lagi pemandangan asing bagi masyarakat Sumut, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kondisi ini secara langsung berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan.

Pertama, mobilitas dan logistik. Pergerakan barang dan jasa menjadi terhambat, waktu tempuh lebih lama, dan biaya transportasi meningkat. Hal ini tentu saja memengaruhi daya saing produk lokal dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, keselamatan pengguna jalan. Lubang dan kerusakan jalan lainnya menjadi pemicu utama kecelakaan lalu lintas, baik bagi pengendara roda dua maupun roda empat. Ketiga, kenyamanan dan kualitas hidup. Masyarakat harus merasakan ketidaknyamanan setiap kali melintasi jalan rusak, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup.

Akar Permasalahan dan Solusi Mendesak

Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab buruknya kondisi jalan di Sumut. Mulai dari kualitas pembangunan yang kurang memadai, minimnya pengawasan, beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, hingga lambannya proses perbaikan akibat keterbatasan anggaran atau birokrasi yang panjang.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan komprehensif:

• Peningkatan Anggaran dan Alokasi yang Tepat: Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan memastikan penggunaannya efektif untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan.
• Prioritas Perbaikan Jalan Rusak Parah: Fokus utama harus diberikan pada perbaikan jalan-jalan yang kondisinya paling parah dan memiliki dampak strategis terhadap perekonomian dan mobilitas.
• Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Pengawasan: Standar kualitas dalam pembangunan jalan harus ditingkatkan, diikuti dengan pengawasan ketat untuk memastikan kontraktor melaksanakan pekerjaannya sesuai spesifikasi.
• Penegakan Aturan Batas Muatan: Penegakan hukum terhadap kendaraan yang melebihi batas muatan perlu diperketat untuk mencegah kerusakan jalan lebih lanjut.